2018, DAK Akan Turun

 
TANJUNG SELOR, PenaKaltara.com – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang akan diterima oleh Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2018, diprediksikan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tak hanya untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov), penurunan DAK juga terjadi untuk kabupaten dan kota di provinsi ini. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie usai mendengarkan paparan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa oleh Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Kalimantan Timur (Kaltim) Midden Sihombing dan Kepala Wilayah Perbendaharaan Kaltara Teguh Dwi Nugroho di Kantor Gubernur, Rabu (29/11).
 
Secara umum, kata Irianto, berdasar evaluasi yang dipaparkan, laporan realisasi penyerapan DAK di Kaltara pada 2017 cukup bagus. Meski masih yang ada belum belum mencapai target. Berdasar laporan realisasi penyerapan DAK, rata-rata terserap 90 persen dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dengan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan triwulan III (per 28 November 2017), menunjukkan paling sedikit 65 persen. “Ada yang 100 persen, tapi ada yang belum sampai 70 persen,” ujarnya.
 
Selain memaparkan DAK 2017, dalam pertemuan itu juga disampaikan kabar soal DAK pada 2018 mendatang. Di mana, dari informasi yang disampaikan Kanwil Perbandaharaan, kemungkinan besar akan ada penurunan DAK Fisik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Provinsi Kaltara, termasuk ke kabupaten dan kota pada 2018. “Ini yang masih akan kita cek dan konfirmasi kembali, kenapa sampai ada penurunan yang begitu signifikan. Apa penyebabnya,” kata Gubernur.
 
Meski sudah ada gambaran akan penurunan nilai DAK, untuk lebih pastinya berapa angka penurunannya akan jelas terlihat pada saat penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 nanti. “Tidak tahu juga kenapa bisa turun, padahal kan Kaltara sangat memenuhi syarat yang bisa mendapatkan DAK,” kata Irianto.
 
Ada berapa dugaan mengapa nilai DAK pada APBN 2018 mengalami penurunan. Di antaranya, sebut Irianto, kemungkinan karena banyak utang pemerintah maupun swasta yang telah jatuh tempo. “Dugaan lain, ada kemungkinan dana ke kementerian terkait yang turun, jika berimbas pada menurunnya juga ke daerah,” ungkapnya. Yang jelas, tegas gubernur, besar kecilnya nilai DAK merupakan kebijakan pusat. 
 
Meski DAK diprediksi mengalami penurunan, Gubernur optimis, nilai APBD Kaltara pada 2018 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dana transfer dari pusat lainnya, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan lainnya masih tetap. “APBD 2018 masih sama dengan tahun ini. Perkiraannya Rp 2,7 triliun. Kalau ditambah dana pinjaman untuk pembangunan rumah sakit, Rp 3 triliunan,” kata Gubernur.
 
Dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia, menurunya, Kaltara masih lebih tinggi. “Kita harus mensyukuri. Dengan jumlah penduduk Kaltara yang masih sedikit, APBD kita masih lebih tinggi. Dibanding dengan Gorontalo, Maluku, Sulawesi Barat dan beberapa provinsi baru lainnya. Yang utama adalah bagaimana kita memaksimalkan anggaran yang ada ini, untuk membangun dan mensemasyarakat Kalimantan Utara,” imbuhnya.(HUMAS)
TAG