Disperindagkop Tarakan Dorong Peningkatan Kualitas bagi Petani Tambak Kepiting

TARAKAN, Penakaltara.com - Penyuluhan yang dilaksanakan Koperasi Produsen Nelayan Kalimantan Utara (KALTARA) di UMKM Center Tarakan berlangsung normatif. Dalam acara tersebut mengemuka beberapa persoalan yang dihadapi para petani tambak yang tersebar di Tarakan, termasuk masalah dampak adanya kebijakan penindakan bagi eksportir kepiting petelur.

Dalam acara yang dihadiri Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Rini dan Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, H. Usdiansyah pembahasan mengenai kepiting petelur mendominasi selama berlangsung.

Dalam penyuluhan yang dilakukan koperasi Produsen Nelayan Kaltara menghimpun dari berbagai kelompok perambak yang ada di Tarakan khususnya kepiting. Hal ini dilakukan untuk membuat para petambak kepiting mengetahui sebenarnya maksud dari Permen yang dibuat mentri Susi.

"Semoga dengan penyuluhan ini petambak semakin tahu untuk permaslahan kepiting" kata Tajuddin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Rabu (15/11).

Menurut Tajuddin bahwa koperasi Produsen Nelayan Kaltara ini baru satu-satunya koperasi yang membidanggi permasalahan kepiting untuk saat ini. Ia juga berharap dengan adanya koperasi ini sangat bait untuk masyarakat dan bisa memberdayakan masyarakat yang ada terutama di Tarakan.

"Semoga dengan adanya koperasi Produsen Nelayan Kaltara ini, nanti kedepannya bisa timbul koperasi lainnya,"katanya lagi.

Terkait Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan dinas kelautan mungkin dianggap para nelayan itu adalah surat yang dimaksud. Padahal SKA yang dikeluarkan itu dikhususkan untuk regional.

Tetapi untuk SKA yang diekspor atau keluar itu langsung harus dikeluarkan kementrian perdagangan. Sebelumnya juga pihaknya sudah melakukan penyuluhan tetapi mungkin masih ada yang belum dipahami.
"Memang ada SKA yang dikeluarkan dinas kelautan tetapi kan itu untuk antar daerah," terangnya.

Konsultan hukum koperasi Produsen Nelayan Mangatur Nainggolan mengatakan bahwa pihak koperasi merasa kurang nyaman dimana mau menjalankan usahanya di bidang kelautan yakni kepiting. Ia juga mengungkapkan cukup senang dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 56 tahun 2016.

"Kenapa seperti itu,"tanya mangatur.

Itu dilakukan karena banyak pengusaha kecil mencari trobosan dan solusi dalam penangkapam dan penindakan kepiting bertelur. Tentu dengan adanya peraturan itu untuk menjaga keseimbangan kepiting di laut.

Pada saat ini pelaku usaha membuat trobosan dwngan membudidayakan kepiting. Hal ini sudah dilakukan koperasi produsen nelayan kaltara waktu lalu dan bekerja sama dengan pihak takkalar.

Dalam hal ini mengacu pada undang-undang 45 tahun 2009 sebagaiman perubahan no 31 semestinya budidaya itu harus diperbolehkan. Karena pasal 1 butir 5 disebutkan penangkapan itu bukan dari hasil budidaya. Dalam butir 6 dijelaskan budidaya adalah proses pemeliharaan, membesarkan dan menuai panen.

Dalam pasal ini yang dilakukan oleh petambak kepiting kaltara. Dalam hal ini untuk mendaptkan solusi pihak koperasi mengambil jalan tengah untuk membudidayakan. Permasalahan nya untuk di Kaltara sendiri belum ada.

"Jadi pihak koperasi bekerjasama dengan pihak takkalar yang ada di jepara,"katanya.

RICO JEFFERSON
TAG