Kerjasama antara Pemda dengan Media Sepenuhnya Hak Pemda

Logo Dewan Pers
JAKARTA : Terkait kerjasama antara media dengan Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/ kota sepenuhnya merupakan hak dari Pemda- Pemda tersebut. Hal itu disampaikan Yosep Stenley Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers sebelum kegiatan  seminar tentang politik uang di Gedung Pers, Jakarta. Selasa (30/1/2018).

Ia menyebutkan dalam kerjasama antara  instansi pemerintah dan pihak media itu sepenuhnya hak dari Pemda sebagai pengguna anggaran.

"  Masalah kerjasama Pemda dengan media, itu urusan yang memiliki anggaran. Kita tidak ada hak mengatur-ngatur itu. Memang kalau yang kita anjurkan adalah media-media yang sudah terverifikasi faktual, namun karena yang terferifikasi faktual itu jumlahnya masih sedikit, maka untuk kerjasama dengan media -media itu terserah kebijakan dari Pengguna anggaran itu sendiri.

Pria yang akrab disapa Stanley ini menyampaikan, 3 katagori media yang ada di dalam dewan pers adalah terdaftar, terverifikasi adminitrasi dan terverifikasi faktual.

Terdaftar adalah media yang sudah mendaftarkan diri dengan mengirimkan dokumennya ke Dewan Pers, namun belum sepenuhnya lengkap, terverifikasi adminitrasi adalah  media yang sudah lengkap adminitrasinya, dan sudah cek oleh Dewan Pers. Sedangkan terverifikasi faktual adalah media yang sudah terdaftar, terverifikasi adminitrasi dan sudah dicek keberadaan kantornya, serta telah menggaji wartawannya sesuai upah minimum provinsi, selain itu Pemimpin redaksinya telah memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan Tingkat Utama.

Verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers mengacu kepada Kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, dan standar perlindungan wartawan.
TAG